Agenda Terbaru
- Rapat Pembahasan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
- Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
- Pendampingan Penilaian Kepatuhan Standar Layanan
- RAKORNAS Harmonisasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Dinas Perdagangan sebagai Pembina Unit Metrologi Legal (UML)
- Rapat Pembahasan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 dan Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi SAKIP Tahun 2021
- Konsultasi Penyusunan Roadmap RB 2021 - 2025 dan Konsultasi Penyusunan Pelaksanaan SAKIP
- Rapat Pembahasan Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah
- STUDI TIRU (KABUPATEN SIDOARJO)
- Penyerahan LHE Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Pendampingan dan asistensi penyusunan proposal pelayanan publik
Data E-Sakip
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Visi
Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional
misi
No | Misi |
---|---|
1 | Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi |
tujuan
divNo | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | |
---|---|---|---|---|---|
Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi | |||||
1.1 | Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | 1.1.1 | Nilai SAKIP | ||
1.2 | Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan | 1.2.1 | Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik |
Sasaran
No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | |
---|---|---|---|---|---|
Tujuan 1.1 : Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | |||||
1.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja | 1.1.1.1 | Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang Berpredikat B | ||
1.1.1.2 | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) | ||||
Tujuan 1.2 : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan | |||||
1.2.1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta kesesuaian standar kompetensi manajerial | 1.2.1.1 | Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku | ||
1.2.1.2 | Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan anjab ABK | ||||
1.2.1.3 | Persentase Perangkat Daerah yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial | ||||
1.2.2 | Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik | 1.2.2.1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku | ||
1.2.2.2 | Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik | ||||
1.2.2.3 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) | ||||
1.2.2.4 | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang ketatalaksanaan |
Target Indikator Sasaran
No | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1 | Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang Berpredikat B | 75% | 83% | 85% | 88% | 89% |
1.1.1.2 | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) | 25% | 35% | 50% | 60% | 65% |
1.2.1.1 | Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.2.1.2 | Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan anjab ABK | 25% | 35% | 60% | 80% | 100% |
1.2.1.3 | Persentase Perangkat Daerah yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial | 15% | 35% | 60% | 80% | 100% |
1.2.2.1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku | 80% | 80% | 90% | 90% | 95% |
1.2.2.2 | Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik | 80% | 85% | 87% | 90% | 95% |
1.2.2.3 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) | 15% | 35% | 60% | 80% | 100% |
1.2.2.4 | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang ketatalaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Program Per Sasaran
No | Program |
---|---|
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja | |
1.1 | Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik |
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta kesesuaian standar kompetensi manajerial | |
2.1 | Program Penataan Kelembagaan |
Sasaran 3 : Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik | |
3.1 | Program Pembinaan dan pengembangan aparatur daerah |
target indikator kinerja utama
No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi |
---|---|---|
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja | ||
1.1 | Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat B | SAKIP SKPD berpredikat B DIBAGI Jumlah SKPD DIKALI 100% |
1.2 | Persentase SKPD yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) | SKPD yang memiliki KBK DIBAGI Jumlah SKPD DIKALI 100% |
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta kesesuaian standar kompetensi manajerial | ||
2.1 | Persentase kelembagaan SKPD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku | Kelembagaan SKPD yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku DIBAGI Jumlah SKPD yang seharusnya dibentuk sesuai peraturan yang berlaku DIKALI 100% |
2.2 | Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK | Jumlah SKPD yang dilakukan Anjab DIBAGI Jumlah SKPD DIKALI 100% |
2.3 | Persentase SKPD yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial | Jumlah SKPD telah disusun SKM DIBAGI Jumlah SKPD DIKALI 100% |
Sasaran 3 : Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik | ||
3.1 | Presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan | Peraturan ketatalaksanaan yang telah disusun dan diterapkan sesuai ketentuan DIBAGI Jumlah peraturan ketatalaksanaan yang seharusnya disusun sesuai peraturan yang berlaku DIKALI 100% |
3.2 | Persentase SKPD yang telah menyusun Standart Operasional Prosedure (SOP) | SKPD yang menyusun SOP DIBAGI Jumlah SKPD DIKALI 100% |
3.3 | Persentase SKPD yang mendapatkan nilai IKM kriteria baik | Capaian IKM SKPD yang membidangi pelayanan dengan nilai baik DIBAGI Jumlah SKPD yang membidangi pelayanan DIKALI 100% |
3.4 | Persentase SKPD yang telah menyusun laporan capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku | Jumlah SKPD yang telah menyusun capaian SPM DIBAGI Jumlah SKPD yang seharusnya menyusun capaian SPM sesuai peraturan yang berlaku DIKALI 100% |